Seniman dan Pejabat
Ramai-ramai Menjadi Seniman
KINI muncul fenomena dimana banyak orang beramai-ramai mendaulat diri menjadi seniman. Dianggapnya dengan baju dan gelar kesenimanan itu dirinya akan mudah merapat dengan pejabat. Sementara pejabat itu sendiri belum bisa melihat secara jernih tentang eksistensi seniman dan kesenian itu sendiri. Ungkapan yang disampaikan dalang wayang cepak Ki Anton Surono kepada NirmalaPost, Kamis (18/9) itu sebagai wujud kegelisahannya terhadap pemaknaan arts.
“Semantara masih banyak pejabat yang belum bisa melihat secara jernih tentang eksistensi seniman dan kesenian itu sendiri. Sehingga yang tampak di hadapan mereka hanya para seniman yang sering tampil dan yang gemar demo,” kata Anton.
Dijelaskannya, kesenian itu bersifat eksistensial karena merupakan sebuah ‘lembaga’ yang mampu menjadi cleansing. Sedangkan pejabat yang erat kaitannya dengan kehidupan politik sering bertindak menerjang nilai-nilai dalam mewujudkan tampuh kekuasaannya. Jika keduanya berada dalam satu kubu, seringkali terjadi deviasi, sehingga antara cita-cita dengan pencapaian tidak sesuai.
“Mestinya sebagai seniman harus ada detachment. Ketika sudah ada invalment, maka seniman tidak lagi netral” paparnya.
Akibatnya, lanjut Anton, dengan keberpihakan itu eksistensi kesenian dikorbankan dan dijadikan alat yang seringkali seniman terseok jadi oportunis.
Bagi para pejabat, mereka sangat menyadari kalau karya seni hingga kini masih memiliki keampuhan dan daya bius untuk mengumpulkan massa. Semantara ‘mulut’ alias kata-kata yang diucapkan para pejabat semakin tidak dipercayai lagi.
“Sehingga dalam upaya pencapaian ambisi itu mereka membutuhkan machforming dengan arts,” lanjut Anton.
Padahal kesenian itu sendiri tidak bersifat mengerahkan massa melainkan sebuah nilai-nilai. Ada etika, estetika, logika kesenian, kejujuran dan konsistensi. “Unsur nilai itulah yang menjadi seni tetap memiliki daya sedot paling mujarab hingga kapanpun,” tandansya (hamidin krazann)
KINI muncul fenomena dimana banyak orang beramai-ramai mendaulat diri menjadi seniman. Dianggapnya dengan baju dan gelar kesenimanan itu dirinya akan mudah merapat dengan pejabat. Sementara pejabat itu sendiri belum bisa melihat secara jernih tentang eksistensi seniman dan kesenian itu sendiri. Ungkapan yang disampaikan dalang wayang cepak Ki Anton Surono kepada NirmalaPost, Kamis (18/9) itu sebagai wujud kegelisahannya terhadap pemaknaan arts.
“Semantara masih banyak pejabat yang belum bisa melihat secara jernih tentang eksistensi seniman dan kesenian itu sendiri. Sehingga yang tampak di hadapan mereka hanya para seniman yang sering tampil dan yang gemar demo,” kata Anton.
Dijelaskannya, kesenian itu bersifat eksistensial karena merupakan sebuah ‘lembaga’ yang mampu menjadi cleansing. Sedangkan pejabat yang erat kaitannya dengan kehidupan politik sering bertindak menerjang nilai-nilai dalam mewujudkan tampuh kekuasaannya. Jika keduanya berada dalam satu kubu, seringkali terjadi deviasi, sehingga antara cita-cita dengan pencapaian tidak sesuai.
“Mestinya sebagai seniman harus ada detachment. Ketika sudah ada invalment, maka seniman tidak lagi netral” paparnya.
Akibatnya, lanjut Anton, dengan keberpihakan itu eksistensi kesenian dikorbankan dan dijadikan alat yang seringkali seniman terseok jadi oportunis.
Bagi para pejabat, mereka sangat menyadari kalau karya seni hingga kini masih memiliki keampuhan dan daya bius untuk mengumpulkan massa. Semantara ‘mulut’ alias kata-kata yang diucapkan para pejabat semakin tidak dipercayai lagi.
“Sehingga dalam upaya pencapaian ambisi itu mereka membutuhkan machforming dengan arts,” lanjut Anton.
Padahal kesenian itu sendiri tidak bersifat mengerahkan massa melainkan sebuah nilai-nilai. Ada etika, estetika, logika kesenian, kejujuran dan konsistensi. “Unsur nilai itulah yang menjadi seni tetap memiliki daya sedot paling mujarab hingga kapanpun,” tandansya (hamidin krazann)
pak dalang salam kenal
BalasHapus